PSP dan Bupati Bantul

Menarik membaca pernyataan Bupati Bantul Idham Samawi di salah satu koran Sumbar Sabtu (01/9) lalu pasca lolosnya Persiba Bantul ke Divisi Utama tahun depan. Pasalnya Bupati Idham Samawi langsung menganggarkan Rp 6 Milyar untuk Persiba dari APBD Kabupaten Bantul sebagai modal Persiba untuk berlaga di Divisi Utama tahun depan.

Penganggaran dana sebesar itu menurut Bupati Idham meski diakui belum mencukupi semua kebutuhan tim Persiba di Divisi Utama nanti, namun paling tidak bisa menjadi stimulan pemancing dana atau bantuan lain yang berasal dari berbagai sumber seperti sponsor dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

“Bagaimana pun kita tentu tak ingin Persiba hanya sekedar numpang lewat di Divisi Utama. Karena itu, sebagai modal awal, kita anggarkan dulu sebanyak itu,” ujar Idham.

Apa yang disampaikan Bupati dari daerah yang bersebelahan dengan kota Yogyakarta itu tentu saja menarik untuk dicermati bila dikorelasikan dengan lolosnya tim kesayangan warga kota Padang PSP Padang ke Divisi Utama tahun depan. Menariknya karena ada sedikit perbedaan yang kiranya patut dicermati. Tujuannya tentu saja bisa menjadi motivasi bagi kita dalam mengambil sikap bagi para pengambil kebijakan terhadap kelanjutan nasib PSP Padang.

Pertama, Bantul hanyalah sebuah kota kabupaten yang tak sama dengan Padang yang ibukota provinsi. Kedua Persiba Bantul lolos ke Divisi Utama dengan status runer-up grup III Divisi I di bawah Persibo Bojonegoro yang akan jadi lawan PSP Padang putaran final Divisi I tanggal 7 dan 10 September nanti di Solo. Artinya, secara kualitas tim, bisa dikatakan, PSP sedikit lebih unggul ketimbang Persiba Bantul. Pertanyaannya sekarang, bila Bantul yang dengan status dan kualitas sedikit di bawah Padang saja sudah demikian besar perhatian dari Bupati-nya, bagaimana dengan Padang?

Minimal Rp 10-15 Milyar

Tanpa bermaksud mendikte siapa-siapa, apa yang disampaikan Bupati Bantul Idham Samawi pantas jadi contoh bagi kita di Padang untuk mengambil sikap guna kelanjutan prestasi PSP. Sebab dari prakiraan kasar, minimal dibutuhkan dana sebesar Rp 10-15 Milyar agar PSP bisa eksis di Divisi Utama PSSI.

Benar ada wacana yang muncul bahwa pengelolaan tim PSP Padang akan diserahkan kepada Bapak Gubernur atau Pemda Sumatera Barat. Namun kalau pun itu terwujud, bukan berarti Pemda Kota Padang bisa lepas tangan dalam hal ini. Sebab secara moral, PSP adalah milik Kota Padang. Karena itu Pemda Padang tak boleh membiarkan atau lepas tangan begitu saja atau pun menyerahkan pengelolaan PSP kepada pihak lain. Justru sebaliknya Pemda Padang-lah yang harus pertama sekali bertanggung-jawab terhadap nasib dan prestasi PSP Padang.

Kembali kepada perbedaan antara Bantul dan Padang sebagaimana yang disebutkan di atas, rasanya tak salah bila Padang juga harus berkaca kepada Bantul. Paling tidak, dari sekarang-sekarang sudah harus ada pernyataan dari petinggi kota Padang tentang berapa dana yang dianggarkan APBD Padang untuk PSP. Supaya ke depan pengelolaan tim PSP dapat dilakukan dengan lancar, aman dan tidak hutang sana sini lagi.

Bagaimana pun sungguh tidak wajar bila nasib PSP hanya menjadi pikiran sekelompok orang saja seperti pengurus atau manajemen tim. Pikiran dan dukungan Pemda Kota dan Pemda Provinsi tentu akan lebih memiliki nilai yang sangat berarti bagi PSP Padang.

Atau, akan kalah pulakah kita dengan Bantul?